1.
LATAR BELAKANG
Ø
Dalam era
reformasi (dan situasi peluberan informasi global) maka masih diperlukan
keberadaan kelompok informasi masyarakat.
Ø
Kondisi sebagian
masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan
informasi, baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural.
Ø
Keterbatasan
akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi (blank spot area)
Ø
Kondisi geografis
Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan
informasi dikalangan masyarakat terpencil maupun di perbatasan.
Ø
Peran pemerintah
di bidang informasi dan komunikasi dalam era Reformasi, Otonomi dan
Desentralisasi yang semakin terbatas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam
diseminasi informasi; sementara masyarakat masih membutuhkannya, terutama
didaerah terpencil, perbatasan dan kawasan perdesaan.
Ø
Potensi
sumberdaya informasi dalam masyarakat yang belum terolah dan termanfaatkan
secara optimal.
Ø
Perlu membangun
kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi.
2.
PENGERTIAN
a. KIM
Organisasi sosial yang bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
Organisasi sosial yang bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
b. PEMBERDAYAAN
Ø
Upaya untuk
meningkatkan dan mengembangkan KIM
melalui berbagai jalur dari tingkat lokal, wilayah dan nasional.
Ø
Aktivitas
pengembangan masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan atau sejenis.
Ø
Kegiatan yang
tumbuh, berkembang dan berasal dari, oleh dan untuk masyarakat.
Ø
Mitra sejajar
dalam kegiatan diseminasi informasi publik
3.
MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Ø
Wahana masyarakat
untuk memperoleh, dan menyalurkan informasi
Ø
Sumber informasi
yang terpercaya, aktual dan faktual bagi masyarakat
b.
Tujuan
Ø
Memenuhi
kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat
Ø
untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan
Ø
Meningkatkan
kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan Meningkatkan kualitas SDM
dalam mendukung keberhasilan pembangunan
4. METODA PENDEKATAN
a.
Pengolahan informasi
Ø
Mendengarkan,
memirsa, mendiskusikan
Ø
Menganalisa
Ø
Menyebarkan
informasi
b. Koordinasi kegiatan
Ø
Tim pembina
kegiatan
Ø
Keterpaduan
program antar wilayah, sektor dan tingkatan secara berjenjang
Ø
Mekanisme dan
prosedur pemberdayaan
c. Moda kegiatan pengelolaan informasi dan
komunikasi: Multi moda
Ø
Media massa (cetak, audio/audio visual dan
elektronika)
Ø
Tatap muka
Ø
Media tradisional/ konvensional
Ø
Media baru (internet, convergent media)
5.
FASILITATOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Ø
Iman dan taqwa
Ø
Kapasitas
multipliying effect
Ø
Filtering skills
( factual, obyektif dan non partisan)
Ø
Aktivitas
pemberdayaan lintas sektoral
Ø
Leadership dan
managerial skill
Ø
Loyalitas dan
berwibawa
Ø
Jujur dan
bertanggungjawab
Ø
Relawan (gotong
royong)
Ø
Motivator,
mobilisator, dinamisator, fasilitator serta tutor (dan kontraktor).
6.
PRINSIP-PRINSIP
PELAKSANAAN
Ø
Pendampingan
terhadap kegiatan, bukan bersifat pengarahan
Ø
Semangat gotong royong
dan rasa kebersamaan
Ø
Komunikasi timbal
balik (dua arah, interaktif)
Ø
Kemandirian dan
kewirausahaan
Ø
Unsur penunjang
kegiatan usaha pemberdayaan (produksi, ekonomi, dst)
Ø
Tidak berdiri
sendiri, kerjasama dengan kelompok lain
Ø
Menjembatani
kegiatan kerjasama dalam masyarakat
Ø
Transparansi
informasi
Ø
Kesejajaran
Ø
Akuntabilitas
Ø
Komitmen untuk
melanjutkan reformasi
7.
ELEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Ø
Organisasi
Ø
SDM
Ø
Pendanaan
Ø
Sarana dan
prasarana
Ø
Stakeholder
Pemerintah, swasta dan masyarakat
8.
TEKNIK & METODA PEMBERDAYAAN
Ø
Studi banding
Ø
Workshop, temu
wicara, sarasehan, lokakarya
Ø
Diseminasi
informasi
Ø
Anjangsana
Ø
Diskusi, Dialog
Ø
Karyawisata
Ø
Pendidikan dan
latihan
Ø
Management
training
Ø
Advokasi
(litigasi, paralegal)
Ø
Mediasi,
konsultasi
9.
TAHAP
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Ø
Pendataan,
Inventarisasi permasalahan
Ø
Penelusuran
kebutuhan Information
Ø
Klasifikasi tahap
pengembangan KIM
Ø
Implementasi
Kegiatan pemberdayaan
Ø
Evaluasi dan
monitoring
10. EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Ø
Monitoring
Ø
Perencanaan
kegiatan
Ø
Mekanisme
pemberdayaan KIM (kompetisi, pemberian penghargaan yang diselenggarakan dari,
oleh dan untuk KIM)
Ø
Pengembangan
11. PEMBANGUNAN KOMUNITAS
Ø
Semangat
desentralisasi dan otonomi dalam mengatur pembangunan daerah, perlu
keseimbangan dana dekonsentrasi
Ø
Kolaborasi dengan
tingkat kabupaten, propinsi, nasional (penyertaan swasta dan LSM?)
Ø
Pengembangan
jaringan kerjasama dengan pemerintah dan swasta serta pihak terkait (concerned)
Ø
Rancang bangun
untuk dukungan kegiatan pembangunan (dana dst)
Bandung, 5 Oktober 2004
Kelompok Diskusi Pemberdayaan
KIM
Ketua :
I Made Berati, SH
Sekretaris :
Saraswati, SH
Pelapor :
R. Panji Eka Nurpatria, SIP
Terima kasih atas sumber yang dapat di akses oleh kelompok masyarakat desa, karena UU Desa No 6 Thn 2014 seperti tetuang dalam pasal 86 ayat 3,4,5 menjadikan desa yang kami tempati belum siap untuk melakukannya sesuai tuntutan UU, makanya kami proaktif mencari sumber referensi (tulisan bapak), untuk dpt kami pelajari dan terapkan. Thks.
BalasHapus