Senin, 14 Mei 2012

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)


Kelompok Informasi Masyarakat  (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance. KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan  distribusi  informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyerapan aspirasi.

Kelompok Informasi Masyarakat  (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance. KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan  distribusi  informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyerapan aspirasi.

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan tak mungkin bisa dibendung, telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas termasuk masyarakat di pedesaan yang sudah bisa mengakses informasi sebagaimana masyarakat di perkotaan, hal ini tidak bisa lepas dari evolusi teknologi komputer, dan kondisi ini semakin diperkuat dengan berkembangnya teknologi internet yang telah memperlihatkan bahwa dunia ini semakin   sempit bagi informasi, karena tidak berlaku lagi dinding pemisah yang membatasi wilayah negara. Dimana setiap orang memperoleh kebebasan mengakses informasi dari manapun asalnya dan menyampaikan informasi kepada siapa saja serta bisa bertransaksi menawarkan produknya kepada masyarakat dunia dengan begitu mudah, hal ini sejalan dengan undang – undang no. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik sudah berlakukan pada bulan mei 2010.

1 komentar:

  1. Terima kasih atas sumber yang dapat di akses oleh kelompok masyarakat desa, karena UU Desa No 6 Thn 2014 seperti tetuang dalam pasal 86 ayat 3,4,5 menjadikan desa yang kami tempati belum siap untuk melakukannya sesuai tuntutan UU, makanya kami proaktif mencari sumber referensi (tulisan bapak), untuk dpt kami pelajari dan terapkan. Thks.

    BalasHapus